MAKASSAR – Suara rakyat yang terabaikan kini meledak.Gerakan Rakyat Miskin (GRYMIS) menyatakan siap menggeruduk tiga titik strategis di Kota Makassar pada 1 Oktober 2026 – Kantor Kementerian Sosial, DPRD Kota Makassar, hingga Kantor Walikota Makassar. Alasannya: Data Desil Kemensos RI dinilai penuh kecurangan, sangat tidak akurat, dan merampas hak bantuan sosial dari warga yang benar-benar membutuhkan.
Bukan sekadar protes biasa. Ini adalah kemarahan yang sudah lama tertahan di dada jutaan warga miskin.
“Data di atas kertas Kemensos itu bertentangan dengan kenyataan pahit di lapangan! Yang kaya masuk daftar, yang kelaparan justru terhapus seolah tak ada!” tegas pernyataan sikap GRYMIS yang disampaikan kepada awak media, Minggu (27/9/2026).
Rakyat berseru: Desil yang tidak akurat = Pengkhianatan terhadap rakyat miskin!
GRYMIS menegaskan, sistem pengelompokan data Desil yang dipakai Kemensos kini penuh lubang besar — banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak terdata sama sekali, sementara mereka yang mapan justru tetap menerima bantuan. Kekeliruan ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan ketidakadilan yang sistematis dan menyengsarakan.
“Kami tidak akan diam! Bantuan sosial bukan sedekah, itu adalah HAK kami yang dijamin negara!” ujar pimpinan aksi. “Jika sampai tanggal 1 Oktober belum ada perbaikan nyata, kami akan datang sendiri menuntut keadilan ke meja pimpinan tertinggi!”
Tiga tuntutan utama GRYMIS:
✅ Hapus dan perbaiki seluruh data Desil yang keliru secara menyeluruh!
✅ Turun ke lapangan — verifikasi langsung bersama warga, bukan hanya duduk di ruangan ber-AC!
✅ Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami rakyat selama ini!
Aksi besar ini dijadwalkan bergulir Kamis, 1 Oktober 2026, bergerak berturut-turut menuju Kantor Kemensos, DPRD Kota Makassar, hingga Kantor Walikota Makassar. Ribuan massa dipastikan turun ke jalan — damai namun teguh, berani namun tertib, tak akan pulang sebelum tuntutan dikabulkan!
“Jangan main-main dengan perut rakyat yang lapar. Jangan bermain angka di atas penderitaan kami. Kami bangkit, kami bersatu, kami datang untuk mengambil hak kami!” demikian tegas pesan yang akan dibacakan di depan gedung-gedung pemerintahan.
Mata publik kini tertuju pada Makassar. Apakah pihak berwenang akan mendengar dan memperbaiki, atau membiarkan kemarahan rakyat semakin meluas?
